NEGARA LAIN SUDAH TERBANG DENGAN AI, INDONESIA MAU IKUT ATAU JADI PENONTON?

Oleh: Ira Atika Putri

Bayangkan tahun 2045. Indonesia genap berusia seratus tahun. Di skenario ideal, negeri ini sudah menjadi negara maju; jalanan dipenuhi mobil listrik, layanan publik bisa selesai dalam hitungan menit lewat aplikasi pintar, petani di desa memanfaatkan drone dan sensor untuk mengukur kelembapan tanah, serta rumah sakit bisa mendeteksi penyakit hanya dengan sekali scan. Itu semua bukan fiksi ilmiah, tapi kenyataan yang bisa terjadi jika Indonesia serius menguasai Artificial Intelligence (AI).

Namun, mari realistis. Dunia tidak menunggu kita. Korea Selatan, Cina, bahkan India sudah bergerak cepat dengan strategi nasional yang agresif. Sementara di Indonesia, mayoritas masyarakat masih memakai internet untuk scroll media sosial. Laporan APJII (2022) menyebut 77% orang Indonesia sudah online, tapi sebagian besar hanya untuk hiburan, bukan produktivitas. Kalau tren ini dibiarkan, jangan harap kita bisa mengejar ketertinggalan. Kita hanya akan jadi penonton revolusi teknologi global.

Padahal peluangnya luar biasa. McKinsey memproyeksikan AI mampu menambah nilai ekonomi global hingga 13 triliun USD pada 2030, dengan kontribusi 1,2% pada pertumbuhan PDB dunia per tahun.Bayangkan jika Indonesia bisa mengambil sebagian kecil saja dari angka itu. Perekonomian kita bisa melonjak, jutaan lapangan kerja baru tercipta, UMKM naik kelas lewat analisis data canggih, dan birokrasi yang lamban berubah menjadi seefisien aplikasi transportasi online. AI bisa jadi shortcut menuju Indonesia Emas 2045.

AI sesungguhnya sudah hadir di sekitar kita. Saat belanja online, rekomendasi produk yang muncul bukan kebetulan, tapi hasil algoritma yang membaca pola perilaku pengguna. Saat membuka peta digital, rute tercepat ditentukan oleh AI yang menganalisis lalu lintas real-time. Di rumah sakit, AI mulai digunakan untuk membaca citra medis dan mendeteksi kanker lebih cepat daripada dokter manusia. Dalam pendidikan, AI menghadirkan adaptive learning — materi pelajaran menyesuaikan kemampuan tiap siswa, bukan lagi seragam satu ukuran untuk semua. Bahkan dalam tata kelola pemerintahan, AI bisa membantu analisis kebijakan berbasis data dan memperkuat transparansi publik.

Kita juga punya contoh nyata di Indonesia. Gojek memakai AI untuk memprediksi permintaan transportasi di wilayah tertentu sehingga driver bisa lebih cepat menemukan penumpang. Tokopedia dan Shopee menggunakan machine learning untuk rekomendasi produk yang sesuai minat pembeli. Startup kesehatan seperti Halodoc dan Alodokter sudah mulai menerapkan AI untuk telemedicine, membantu dokter memberikan diagnosis awal. Bahkan beberapa kota seperti Jakarta dan Surabaya mulai merintis smart city, menggunakan sensor serta AI untuk mengelola lalu lintas dan sampah. Semua ini menunjukkan, AI bukan lagi teori, tapi realitas yang sudah mengetuk pintu kita.

Namun, euforia AI tidak boleh menutupi tantangan besar yang kita hadapi. Pertama, literasi digital masih rendah. Banyak orang bisa main TikTok atau Instagram, tapi tidak mengerti soal keamanan data atau pemanfaatan digital untuk produktivitas. Ini yang disebut “digital consumer” bukan “digital producer.”

Kedua, infrastruktur digital kita masih timpang. Menurut World Bank, kualitas broadband di Indonesia jauh tertinggal dari negara Asia Timur. Di kota besar, layanan 5G mulai muncul, tapi di banyak desa, sinyal 3G saja masih sulit. Bagaimana mau bicara big data dan AI kalau internet stabil saja belum merata?

Ketiga, persoalan etika. AI bisa berbahaya jika tidak diatur. Bayangkan algoritma rekrutmen yang bias dan menolak kandidat tertentu hanya karena data latihnya diskriminatif. Atau sistem pinjaman online yang menolak orang dari daerah tertentu karena dianggap berisiko. Floridi dan Cowls (2019) sudah mengingatkan bahwa AI harus dibangun dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kalau tidak, AI hanya akan memperlebar ketimpangan sosial.

Keempat, kemandirian teknologi. Indonesia masih jadi konsumen. Chip, software, bahkan platform AI yang kita pakai hampir semuanya impor. Kalau terus begini, kita hanya jadi pasar bagi raksasa teknologi global, bukan produsen.

Lalu mari tengok bagaimana negara lain melakukannya. Korea Selatan adalah contoh terbaik bagaimana bonus demografi diubah menjadi kekuatan teknologi. Pemerintahnya menggelontorkan dana riset AI lebih dari 35 triliun won (USD 25 miliar) untuk 2026. Mereka juga meluncurkan 30 inisiatif besar, mulai dari robotika, otomotif, hingga drone, dengan dukungan publik-swasta mencapai 100 triliun won. Hasilnya, Korea kini masuk 3 besar dunia dalam publikasi riset AI serta menguasai pasar memori global lewat Samsung dan SK Hynix.

Cina bahkan lebih agresif. Melalui New Generation Artificial Intelligence Development Plan 2017, mereka menargetkan jadi pemimpin global AI pada 2030. Mereka menggelontorkan investasi puluhan miliar dolar, membangun superkomputer dengan target 300 EFLOPS pada 2025 dan sekarang menguasai lebih dari 30% publikasi riset AI global. Tidak heran, ekosistem teknologi Cina kini bisa menandingi Silicon Valley.

Sementara India memberi pelajaran pahit. Meski punya jutaan anak muda, hanya 5% tenaga kerja mereka punya pelatihan formal. Dari sekitar 900 ribu insinyur lulusan per tahun, hanya 300 ribu yang terserap sesuai bidang, sisanya menganggur atau bekerja tidak relevan. Bonus demografi berubah jadi bom waktu.

Pelajaran dari tiga negara ini jelas; investasi besar, strategi nasional, dan kualitas SDM menentukan apakah sebuah bangsa bisa memanfaatkan AI sebagai mesin pertumbuhan, atau justru tenggelam dalam masalah.

Jadi apa yang harus Indonesia lakukan?

Pertama, siapkan SDM digital sejak sekarang. Literasi data, koding, dan AI harus masuk kurikulum dari sekolah hingga perguruan tinggi. Kita tidak bisa berharap banyak kalau generasi muda hanya jadi pengguna pasif teknologi asing.

Kedua, bangun ekosistem inovasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Harus ada kolaborasi quadruple helix; akademisi, industri, pemerintah, dan komunitas. Riset tidak boleh berhenti di jurnal, tapi harus sampai jadi produk nyata yang bermanfaat.

Ketiga, buat regulasi yang adaptif tapi etis. Teknologi AI bergerak cepat, regulasi yang kaku justru akan menghambat. Tapi fleksibilitas tanpa etika bisa menimbulkan masalah sosial baru. Indonesia bisa membentuk dewan etika AI untuk mengawasi implementasinya.

Keempat, perkuat infrastruktur digital. Internet cepat, pusat data nasional, dan fasilitas komputasi berskala besar harus jadi prioritas. Tanpa fondasi ini, AI hanya akan jadi jargon.

Kelima, dorong kemandirian teknologi. Beri insentif untuk startup AI lokal, investasi di riset chip dan perangkat keras, serta perkuat kerja sama internasional yang tidak membuat kita bergantung penuh pada negara lain.

AI adalah peluang sekaligus ujian. Kalau kita serius, ia bisa mempercepat lahirnya inovasi lintas sektor; ekonomi digital yang tangguh, layanan kesehatan lebih cepat dan murah, pendidikan yang lebih personal, hingga pemerintahan yang transparan. Namun, kalau tidak, AI hanya akan jadi tren yang kita kagumi dari jauh, sedangkan negara lain sudah terbang tinggi.

Jadi, tinggal satu pertanyaan, apakah Indonesia siap ikut terbang dengan AI, atau rela jadi penonton abadi di bangku cadangan sejarah?