Regulasi Fasilitasi Pesantren, Resmi di Proses Usai Audiensi Rumah Remuda Batanghari
Organisasi Rumah Pemuda Batanghari resmi menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Batanghari di kantor Setda setempat. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Asisten I Setda Batanghari dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) untuk mengawal percepatan penyusunan regulasi fasilitasi pesantren di Batanghari, Senin 10 Agustus 2026.
Dalam pertemuan itu, Rumah Pemuda Batanghari menyoroti lambatnya dan belum meratanya alokasi bantuan ke seluruh pondok pesantren. Mereka menyuarakan keresahan mendalam atas ketimpangan distribusi bantuan yang dinilai belum menyentuh seluruh pesantren, terutama keberadaan pesantren-pesantren baru yang seharusnya mendapatkan perhatian dan prioritas utama dari pemerintah daerah.
Ketua Umum Rumah Pemuda Batanghari, Ahmad Rizki, menegaskan bahwa langkah diplomasi ini didasari oleh realita di lapangan mengenai ketidakmerataan dukungan tersebut.
“Kami hadir berangkat dari keresahan bersama terkait bantuan yang selama ini belum menyeluruh ke pesantren. Pesantren-pesantren baru khususnya, sangat membutuhkan uluran tangan dan seharusnya menjadi prioritas. Hal ini tejadi karena belum adanya regulasi yang jelas terhadap pesantren, Kami meminta bantuan serta pendampingan nyata dari Pemkab Batanghari agar regulasi ini segera terwujud, tegas Ahmad Rizki.
Menegaskan independensi gerakan, Ketua 2 Rumah Pemuda Batanghari, Isnanda, menyampaikan bahwa pengawalan isu ini bersih dari dorongan politik maupun kepentingan terselubung.
“Langkah ini murni lahir dari keresahan bersama tanpa ada kepentingan tertutup apa pun di baliknya. Ke depannya, kami akan tetap memegang teguh prinsip-prinsip mahasiswa yang kritis, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pesantren,” ujar Isnanda.
Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten I Setda Batanghari menyambut positif dan mengapresiasi kepekaan mahasiswa terhadap isu pendidikan keagamaan.
“Ini usulan yang sangat bagus dan kami terima. Saat ini seluruh poin aspirasi sudah masuk dalam tahapan proses penelaahan,” jelas Asisten I Setda Batanghari.
Di sisi lain, Kabag Kesra Setda Batanghari menjelaskan bahwa fasilitasi pesantren sebenarnya telah masuk dalam agenda prioritas Pemkab, dan dorongan dari para pemuda ini menjadi pemicu percepatan realisasinya.
“Perkara ini sebenarnya sudah lama kita siapkan. Alhamdulillah, Rumah Pemuda Batanghari hadir mendorong hal itu sehingga kita bisa bersinergi bersama untuk menyempurnakannya,” tutur Kabag Kesra.
Dengan dibukanya ruang dialog ini, pengawasan terhadap penyusunan regulasi fasilitasi pesantren di Kabupaten Batanghari resmi berjalan. Rumah Pemuda Batanghari berkomitmen untuk terus mengawal proses pembentukan hukum ini hingga disahkan, demi memastikan bantuan dapat mengalir secara adil, merata, dan memprioritaskan pesantren yang paling membutuhkan.
Oleh: Rumah pemuda batang hari
