IRONI DI BATANGHARI: GAJI 13 BELUM CAIR, BALIHO FESTIVAL MALAH BERDIRI GAGAH DI JALAN LINTAS
OLEH: AHMAD RIZKI
BATANGHARI — Suasana lesu tengah menggelayuti para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari. Memasuki fase krusial tahun ajaran baru sekolah, Gaji ke-13 yang sangat dinanti-nanti untuk menutup biaya pendidikan anak justru belum menemui titik terang kapan akan dicairkan.Namun, pemandangan yang bertolak belakang justru tersaji di sepanjang jalur protokol. Di saat dompet para abdi negara masih “kempes”, baliho dan spanduk raksasa berdesain mewah yang mempromosikan Festival Futsal Batanghari justru berdiri dengan gagahnya di pinggir jalan lintas, mengabarkan kemeriahan acara olahraga yang digarap oleh pemerintah daerah.
Gagah di Baliho, Getir di Dapur Pegawai
Bagi siapa saja yang melintasi jalan itu, mata mereka pasti akan langsung tertuju pada baliho besar berdesain ciamik tersebut. Bagi masyarakat umum, itu mungkin sekadar pengumuman hiburan akhir pekan. Namun bagi para pegawai yang sedang dipusingkan oleh biaya masuk sekolah anak, spanduk gagah itu seolah menjadi sindiran yang getir.
Setiap kali bersuara tentu dibungkam, alasan klasik mengenai kendala kas daerah dan antrean proses administrasi selalu menjadi jawaban penenang.
Terus Mengapa anggaran untuk seremonial, hadiah, dan cetak baliho besar bisa langsung siap? sementara hak dasar kami diminta untuk terus bersabar?
Sorotan Etika Publik dan Skala Prioritas
Secara aturan teknis birokrasi, pos anggaran untuk hak pegawai dan anggaran kegiatan dinas (seperti dinas pemuda dan olahraga) memang berada di “kantong” atau dokumen pelaksanaan anggaran yang berbeda.
Pihak penyelenggara tentu berargumen bahwa festival futsal ini penting untuk wadah bakat pemuda sekaligus menghidupkan lapak UMKM di sekitar lapangan.Namun, dari kacamata etika publik dan psikologi massa, menggelar pesta olahraga dengan publikasi yang jor-joran di saat hak ribuan pegawai yang menggerakkan roda pemerintahan sedang tersendat jelas memicu sentimen negatif. Warga menilai Pemkab kurang peka dalam menyusun skala prioritas di tengah situasi sulit, jika seperti ini pertanyaan dasar bisa kita lontarkan, apakah Pemkab batanghari sekarang bisa bekerja?
