Sawah Sekarat Ditambal Sendiri, Sampai Kapan Rakyat Kecil batanghari Harus Mengemis Keadilan?
Oleh: Ahmad Rizki
Komitmen Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada beras di daerah ini sama sekali tidak terlihat di lapangan. Kenyataannya, sebagian besar petani padi di desa-desa hari ini dibiarkan menghadapi kehancuran infrastruktur dasar pertanian.
Saluran irigasi desa banyak yang rusak parah, jebol, dan mengalami pendangkalan tanpa ada penanganan konkret yang sama sekali dari pemerintah daerah. Kondisi saluran air ini adalah urusan hidup dan mati bagi masyarakat desa yang sebagian besar menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian.
Saat musim kemarau, udara tidak mengalir ke sawah karena saluran tertutup lumpur dan rumput. Sebaliknya, saat musim hujan, tanggul irigasi yang jebol justru membanjiri dan merusak tanaman padi warga.
Menghadapi situasi pelik ini, masyarakat desa terpaksa harus berusaha sendiri dengan biaya swadaya seadanya untuk menambal irigasi yang jebol tanpa ada bantuan penanganan dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah sama sekali tidak peduli terhadap kesulitan nyata yang dihadapi petani. Jika infrastruktur dasar di tingkat bawah saja dibiarkan hancur, maka sangat jauh bagi kita untuk berharap adanya transformasi ekonomi di Batanghari.
Pertanyaannya langsung ditujukan kepada pimpinan tertinggi di Kabupaten Batanghari: Apakah Anda sebagai kepala daerah tidak pernah meningkatkan kinerja bawahan Anda di jajaran dinas? Mengapa para pejabat dinas terkait, khususnya Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, dibiarkan bekerja hanya di atas kertas?
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa para kepala dinas ini hanya duduk nyaman di kursi empuk mereka dan sekadar menerima laporan formalitas di balik meja.
Mereka tidak pernah turun untuk melihat langsung penderitaan petani. Jika kepala daerah terus menerus mendengarkan laporan asal bapak senang (ABS) tanpa melakukan evaluasi ketatanegaraan dan sanksi tegas kepada jajaran dinas yang mandul, maka mengingat ekonomi daerah ini adalah tanggung jawab penuh dari para pemimpinnya.
Dampak dari pembiaran ini sangat fatal.
Produktivitas padi turun drastis, angka panen gagal (puso) meningkat, dan petani terus merugi di tengah mahalnya modal produksi. Kondisi ini memaksa sebagian petani menelantarkan sawah mereka atau terpaksa mengalihfungsikannya menjadi kebun sawit karena kecewa dengan sikap pemerintah.
Masyarakat desa tidak membutuhkan pemimpin yang hanya sibuk menghadiri acara seremonial, festival, atau pamer foto yang diberi penghargaan. Yang dituntut oleh warga desa saat ini adalah ketegasan kepala daerah untuk mendesak dinasnya bekerja nyata melakukan normalisasi saluran yang mengikis dan memperbaiki dinding saluran yang jebol.
Pemerintah Kabupaten Batanghari harus segera merombak prioritas penggunaan anggaran dan mencakup total jajaran kepala dinasnya. Pangkas anggaran perjalanan dinas pejabat dan kegiatan seremonial yang tidak mendesak. Alihkan dana tersebut untuk membiayai perbaikan total irigasi pertanian di desa demi menyelamatkan nasib dan ekonomi para petani.
Editor: adminqunisia.com
