
KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Jadi Penindakan Ketujuh Sepanjang 2026
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dan mengamankan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Penindakan ini menjadi OTT ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang 2026, sekaligus yang pertama pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penindakan mengamankan sejumlah pihak dalam kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satunya Bupati,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Saat ini, Fadia Arafiq tengah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Rangkaian OTT KPK di Awal 2026
Sebelumnya, KPK telah melakukan enam OTT sejak awal tahun:
9–10 Januari 2026: KPK mengamankan delapan orang terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.
19 Januari 2026: KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi. Sehari kemudian, ia diumumkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait imbalan proyek, dana CSR, serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
19 Januari 2026: Pada hari yang sama, KPK juga mengamankan Bupati Pati, Sudewo, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
4 Februari 2026: OTT dilakukan di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait dugaan penyimpangan proses restitusi pajak.
4 Februari 2026: KPK mengungkap OTT terkait dugaan importasi barang tiruan (KW). Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
5 Februari 2026: OTT dilakukan terkait dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, dengan sejumlah pejabat pengadilan dan pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka.
KPK dijadwalkan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait perkara yang menjerat Bupati Pekalongan tersebut setelah proses pemeriksaan awal rampung.
Penulis: AA/FA
